RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA


KABUPATEN BANTUL DIYOGYAKARTA Sekretariat : Komplek BPBD Kab. Bantul, Jl. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang Bantul D I Yogyakarta
Kontak Kami | Peta Situs | Login Anggota
Protap Bankom Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

PENGURUS PUSAT
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
 
Salam RAPI 51 55
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesungguhnya adalah tugas kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Departemen Sosial sebagai bagian dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi memang menjadi penanggung jawab secara struktural dalam pemerintahan kita. Betapa pun baiknya perencanaan dan persiapan yang dilakukan, tidak akan memadai, bila tanpa partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat.
Radio Antar Penduduk Indonesia secara sadar melibatkan seluruh potensi anggota untuk mendharma-baktikan potensi yang dimilikinya untuk membantu masyarakat sebangsa dan setanah air yang sedang mengalami musibah. Inilah yang menjadi landasan Pengurus Pusat RAPI untuk menanda tangani Kesepakatan Kerjasama dengan Menteri Sosial R.I. tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana pada tanggal 29 Oktober 2002. (Kesepakatan Kerjasama Nomor :79/HUK/2002 Nomor : 80.07.00.1002).
Untuk memantapkan kesiapan setiap anggota RAPI dalam penanganan informasi dan komunikasi penanggulangan bencana & penanganan pengungsi, Pengurus Pusat RAPI menerbitkan Prosedure Tetap Komunikasi PBP yang disajikan dalam format Buku Saku, dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran Pengurus dan segenap anggota dalam membantu sesama.
Harapan kami, kiranya bermanfaat, dan setiap anggota RAPI akan selalu siap melibatkan diri membantu masyarakat di lingkungannya.
Selamat beraktivitas. Semoga Sukses.

Jakarta, 22 Februari 2004
Pengurus Pusat
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Ketua,
 
H. Dharma Udaya Nasution
JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007

PROSEDUR TETAP KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
KERJA SAMA RAPI DENGAN DEPSOS
 
BAB I
PENDAHULUAN
 
I     Latar belakang
Penanggulangan Bencana modern merupakan kebutuhan nasional yang bersifat sinambung, baik pemerintah maupun masyarakat. Kerugian yang diakibatkan oleh Bencana dapat menghambat laju pembangunan serta menguras sumber-sumber yang diperlukan guna pencapaian tujuan pembangun an. Oleh karena itu, persiapan-persiapan untuk menghadapi dan mencegah bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah, dilandaskan secara terus-menerus dan “tidak hanya untuk suatu peristiwa bencana”.
Penanggulangan bencana adalah suatu program yang dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan darurat, restorasi, rehabi litasi dan rekonstruksi.
*) Pidato Mensos di Cisarua …
Terdapat 2 (dua) mekanisme penanggulangan bencana:

  1. Mekanisme Internal yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam penanggulangan bencana yang sering disebut “mekanisme penanggulangan bencana alamiah”. Terdiri dari: Keluarga, Orsos Informal (kegiatan keagamaan berupa pengajian dan pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan lain-lain) serta masyarakat lokal.
  2. Mekanisme Eksternal yaitu mekanisme penanggulangan formal adalah organisasi yang dibentuk untuk tujuan penanggulangan bencana. Di Indonesia adalah BAKORNAS PBP, SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP.
Upaya Departemen Sosial untuk menjawab permasalahan tersebut adalah :
  1. Membentuk Posko Penanggulangan Bencana yang berkeduduk an di Jakarta yang merupakan satu-satunya Posko milik anggota BAKORNAS beroperasi 1 x 24 jam dan memiliki peralatan serta jaringan yang cukup komplit seperti Telepon/Fax, Radio Komunikasi dan Website Internet dengan nama : HALLO DEPSOS
  2. Membuat Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Sosial dengan RAPI untuk Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana, yang ditanda tangani pada Selasa, 29 Oktober 2002 di Jakarta.

Penanggulangan Bencana tidak hanya dilakukan pada saat terjadi bencana saja, tapi justeru yang lebih penting dan harus mendapat perhatian adalah setelah bencana, karena pada saat itulah para korban mengalami tekanan mental, hilangnya harta benda dan nyawa.
Untuk melakukan “recovery” pada kondisi tersebut harus ditangani oleh suatu lembaga/organisasi yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus, memiliki anggaran yang cukup dan dapat digunakan secara berkesinambungan (bukan tindakan temporer). Selain itu organisasinya harus “Solid”, disiplin dan memiliki SDM berpengalaman/terlatih serta memiliki perencanaan program yang matang, bukan organisasi dan manajemen papan nama atau organisasi stempel saja.
Sebagai organisasi yang berskala Nasional, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang sudah berusia lebih dari dua dasa warsa serta memiliki anggota yang tersebar di seluruh Nusantara, dan terdiri dari kalangan/golongan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dll.
Kita maklumi bersama bahwa pada masa pertumbuhan organisasi RAPI, pasang surut kegiatan dan aktivitas organisasi RAPI sangat tergantung dari perhatian dan kerja keras dari para Pengurus dan anggota, baik pada tingkat Pusat, Daerah, Wilayah sampai ke Tingkat Lokal.
Hal ini sangat menonjol pada organisasi tingkat Lokal yang saling bahu-membahu untuk bisa memberikan kontribusi yang sifatnya sosial, yang sesuai dengan Moto RAPI “Rukun di Udara Akrab di Darat serta Iman di Hati”, inilah yang selalu mendorong anggota RAPI selalu ingin berperan serta dalam suatu kegiatan.

RAPI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan aktifitasnya dalam bidang komunikasi radio memiliki fungsi yang strategis untuk berperan aktif dalam rangka memberikan informasi awal suatu kejadian bencana yang terjadi di Indonesia ini.
Untuk merealisasi dan mengoptimalkan keberadaan Sat-Kom Bantuan Bencana di seluruh Indonesia, maka dipandang perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dengan Departemen Sosial Republik Indonesia, yang mengatur sistem operasional dan sistem administrasi Sat-Kom Bantuan Bencana.
       
II     DASAR HUKUM.
  1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
  2. Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2000 tentang Penyelengga raan Telekomunikasi,
  3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SI.11/H.K.501/ PHB.80 tanggal 6 Oktober 1980 tentang pembentukan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM.77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI.
  6. Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Sosial dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) nomor : 79/HUK/2002. dan 80.07.00.1002. Tanggal 29 Oktober 2002 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana.
             
III     MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diterbitkannya Prosedur Tetap Komunikasi Penanggu langan Bencana dan Penanganan Pengungsi ini untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi PBP di seluruh Indonesia, sehingga dapat dimaksimal kan peran Radio Antar Penduduk Indonesia,
Tujuannya agar tercapai terciptanya keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Komunikasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di seluruh Indonesia
BAB II
PENGERTIAN

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, Vsat atau sistem elektromagnetik lainnya.
  2. Komunikasi Radio adalah Penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio, yang mencakup transmisi, emisi dan atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan komunikasi tertentu.
  3. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan band frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
  4. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
  5. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan KRAP.
  6. Perangkat KRAP adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP.
  7. Jaring Komunikasi adalah sistem komunikasi yang diselenggarakan untuk melaksa nakan hubungan antara dua titik/stasiun atau lebih sesuai dengan penggunaan/ kebutuhan.
  8. Frekuensi RAPI adalah band Frekuensi yang diperuntukkan oleh Pemerintah bagi kegiatan Organisasi RAPI, dan kanal kerja adalah alur yang dipergunakan dalam kegiatan komunikasi.
  9. Bankom adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk melakukan bantuan dengan menggunakan sarana KRAP.
  10. Sat-Kom PBP, adalah Satuan Komunikasi seluruh personil anggota RAPI dan Anggota dari Departemen Sosial/Dinas Sosial-Kesos/Satkorlak/Satlak yang mendapat mandat dari pimpinan di wilayah masing-masing.
  11. Senkom Hallo Depsos adalah Sentral Komunikasi PBP yang berada di Departemen Sosial, merupakan pusat pengendalian komunikasi dan informasi PBP dari dan ke seluruh Nusantara.
  12. Call Sign adalah nama panggilan anggota RAPI yang telah memiliki izin KRAP terdiri dari preffix JZ (Juliet Zulu) yang merupakan nama panggilan yang ditetapkan untuk seseorang atau organisasi yang berdasarkan tabel alokasi seri nama panggilan Internasional, kemudian diikuti dengan kode angka 01 s/d 32 yang merupakan kode daerah propinsi, selanjutnya merupakan susunan huruf AAA s/d ZZZ (Suffix).
  13. Izin KRAP yang selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun dan menggunakan frekuensi KRAP.
  14. Izin Penguasaan Perangkat KRAP yang selanjutnya disebut IPPKRAP adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur untuk menguasai perangkat KRAP.
  15. RAPI adalah organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang diakui oleh Pemerintah sebagai wadah resmi para pemegang Izin KRAP.
  16. KTA adalah Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum RAPI Pusat berdasarkan usulan Ketua RAPI Daerah.
  17. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
  18. Gubernur adalah Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi.
  19. Kepala Dinas Provinsi adalah pimpinan unit kerja yang menangani pos dan telekomunikasi di provinsi.
  20. Dinas Provinsi adalah Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang pos dan telekomunikasi;
  21. UPT Ditjen Postel adalah Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel setempat.
  22. Informasi Bencana adalah informasi yang meliputi kegiatan dan atau peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, hartabenda/kerugian seseorang/ masyarakat.
  23. Data informasi Bencana adalah data yang dikumpulkan oleh Petugas Sat-Kom PBP yang meliputi :
a     Tempat kejadian Bencana. 
b     Jumlah Korban.     
c     Bantuan Logistik yang diperlukan.     
d     Kerusakan akibat bencana (Sarana fisik: jalan, jembatan, rumah, sekolah, tempat ibadah, fasos, fasum, dll)
24. Konfigurasi Hallo Depsos      
Jaring Komunikasi “HALLO DEPSOS” yang telah ditata oleh Departemen Sosial RI. di mana Jaring Komunikasi RAPI menjadi Sub Sistem, di samping penggunaan perangkat canggih semisal Internet, Telepon, Faximile, dan Radio lainnya.      
Sebagai sarana komunikasi alternatif, Jaring Komunikasi RAPI harus ditata secara handal, dan siap tampil pada saat terjadi bencana, yang konon, tidak terencana dan tidak/jarang bisa diprediksi.
25.Frekuensi RAPI adalah band Frekuensi yang diperuntukkan oleh Pemerintah bagi kegiatan Organisasi RAPI
yang meliputi :      
      a     HF        pada 26.960 s/d 27.410 MHz      
      b     VHF      pada 142.000 s/d 143.570 MHz      
      c     HF pada 11.415 MHz.   à Khusus Kom. Bencana dan Organisasi      
      d     Pancar Ulang (Repeater) à 2 Station setiap daerah Propinsi dan diatur oleh RAPI Pusat.      
26. Kegiatan Bankom Emergency adalah Kegiatan Bantuan Komunikasi yang bersifat Mendadak; Tidak bisa
diperkirakan waktu dan tempat kejadiannya; Perlu dilakukan Penanggulangan dengan Segera; serta Tidak bisa Menunggu waktu terlalu lama.      
      Bankom Emergency meliputi :      
      a     Bencana Alam, Banjir & SAR      
      b     Pencurian/ Kehilangan/ Kematian      
      c     Kebakaran      
      d     Kecelakaan Lalu lintas      
      e     Gangguan Kamtibmas/      
      f     Kerusuhan, dll.      
27.Formulir Berita adalah blangko laporan dari tingkat yang terdepan sampai yang tertinggi dalam struktur
organisasi sebagai tanda bukti pelaporan resmi secara berjenjang sampai kepada Departemen Sosial. (terlampir).     
BAB III      
SISTEM OPERASIONAL      
  1. Operating Procedure (Prosedur Operasi) adalah Tata cara penyampaian berita secara singkat, jelas, tepat dan bertanggung jawab. Setiap pelaksana harus mengikuti tatacara operasional yang telah ditetapkan      
  2. Petugas BanKom diharuskan menggunakan Pakai seragam (PDH), atau menggunakan atribut RAPI.      
  3. Petugas Senkom harus membuat Laporan tertulis pada formulir berita atas berita yang disampaikan dalam kegiatan Bantuan Komunikasi untuk membuktikan bahwa seorang anggota RAPI telah melakukan penyampaian berita dengan menggunakan perangkat KRAP.      
  4. Tugas Sat-Kom Bantuan Penanggulangan Bencana.      
  • Guna mendorong terciptanya sistem komunikasi yang lebih baik dan teratur perlu dibuat pedoman operasional yang benar dalam menangani korban bencana.     
  • Berperan aktif sebagai petugas untuk memberikan informasi secara periodik apabila di Daerah atau wilayah terkena musibah bencana alam melalui Radio Komunikasi kepada petugas yang ada di atas jenjang dalam sistem organisasi      
  • Menyampaikan Laporan awal peristiwa bencana melalui radio komunikasi.      
  • Melaporkan jenis dan besarnya kegiatan bencana melalui radio komunikasi.      
  • Memberikan laporan jumlah dan data korban melalui radio komunikasi.      
  • Melaporkan kebutuhan darurat yang diperlukan.      
  • Memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.      
  • Membantu penyuluhan jika diperlukan oleh masyarakat apabila terjadi bencana.      
5. Jaring Komunikasi      
      a   Laporan informasi dari Sat-Kom menggunakan perangkat KRAP bekerja pada band Emergency RAPI untuk
HF pada kanal 9 (27.065 MHz) dan VHF pada frekuensi 143.330 MHz, Pada band HF 11.415 MHz      
      b   StasiunKRAP yang berada di sentral-sentral komunikasi sesuai dengan jenjang:      
  • Pusat pada Kantor Departemen Sosial dengan nama panggilan JZ09ZZS      
  • Daerah pada Kantor Sosial dengan nama panggilan JZ 01 s/d 34 ZDS yang berada di Ibukota Provinsi.     Wilayah pada Kantor Sosial dengan nama panggilan JZ 01 s/d 34 ZWS yang berada di Ibukota Kabupaten / Kota.      
  • Lokal pada Kantor Kecamatan dengan nama panggilan JZ 01 s/d 32 ZLS.      
  • Base Station dimana terjadinya bencana yang terdekat dengan nama panggilan JZ 01 s/d 34 ZBS.      
      c     Dan stasiun KRAP ini selalu memantau dan memberikan laporan.      
6.   Prosedur Komunikasi /      
 Laporan Bantuan Penanggulangan Bencana.      
a    Anggota Sat-Kom RAPI baik yang menggunakan stasiun Tetap maupun Ber gerak, menggunakan nama
      panggilan resmi RAPI, menggunakan kode sepuluh      
b    Anggota Sat-Kom yang bertugas memantau segera melapor apabila menge tahui bencana yang terjadi.    
c    Anggota Sat-Kom PBP menerima informasi dari masyarakat tentang adanya bencana.      
d    Petugas Sen-Kom PBP harus berada di tempat, tidak boleh meninggalkan tempat sebelum ada
       penggantinya.      
e     Berita dikirim melalui Radio Komunikasi secara terbuka kepada Senkom menurut jenjang, dibatasi pada
       berita-berita yang bersifat fakta tentang informasi bencana, dan atas persetujuan penanggung jawab   
       Senkom.      
f     Dalam membuat informasi Bencana harus singkat dan jelas, mudah dimengerti, dalam bentuk berita pada
       formulir berita sesudah atau sebelum dilaporkan kepada sentral komunikasi.     
g    Formulir berita yang telah diisi dan dilaporkan kepada penanggung jawab Sen-Kom disimpan sebagai arsip,
      yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika diperlukan. (Lamp-2).      
h    Menyerahkan copy berita Laporan Bencana yang telah dilaporkan, kepada Penanggung jawab Sen-Kom.      
i     Mengamankan frekuensi yang dipergunakan untuk kegiatan PBP.      
7.  Elemen Pokok Informasi PBP.      
Dalam pengiriman dan penyusunan Laporan Bencana lebih diutamakan kecepatan daripada ketepatan berita. Apabila belum dapat dilaporkan secara lengkap maka informasi bencana cukup hanya memuat 3 (tiga) elemen pokok sebagai berikut :      
      a     Bencana apa.      
      b     Dimana Bencana terjadi.      
      c     Kapan Bencana terjadi.      
      …… informasi berikutnya meliputi ……      
      d     Pelaksanaan Pelaporan PBP oleh Petugas sesuai dengan pedoman yang disepakati.      
      e     Sarana Komunikasi / Laporan.      
      f     Sarana yang dipergunakan untuk Sen-Kom PBP dengan Stasiun Radio yang ada di Pusat, Daerah/Propinsi
             /Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia terdiri dari HF dan VHF.      
      g     Sarana yang ada disediakan oleh Departemen Sosial.      
      h     Disediakan alat bantu line khusus sambungan telepon.      
8.   Larangan      
      a     Para Petugas Sat-Kom tidak diperkenankan mempergunakan kanal / Frekuensi Emergency untuk kegiatan
             komunikasi selain kepentingan Bantuan yang bersifat Emergency.      
      b     Para Petugas Sat-Kom dilarang menyampaikan informasi / laporan yang tidak benar / palsu / berita bohong.      
      c     Para Petugas Sat-Kom dilarang menggunakan sandi selain yang disepakati oleh RAPI dan DepSos.      
      d     Para Petugas Sat-Kom dilarang dengan sengaja mengganggu Pancaran Petugas lain yang sedang
              menyampaikan laporan.      
9.  Apabila Petugas Sat-Kom diketahui dan dapat dibuktikan melakukan pelanggaran pada angka 9 maka akan
      dilakukan :      
      a     Pemecatan sebagai anggota Sat-Kom dengan didahului peringatan / teguran dengan surat sampai 3 (tiga)
             kali.      
      b     Pemecatan dari anggota RAPI apabila petugas Sat-Kom adalah anggota RAPI.      
      c     Diserahkan kepada yang berwajib atas tindak pelanggaran UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.      
                   
BAB  IV      
MEKANISME / PELAKSANAAN      
       
Tugas pokok untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan persiapan-persiapan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan.      
Tahapan persiapan dilakukan dalam bentuk:      
I     PERSIAPAN RAPI (Pusat, Daerah dan Wilayah)      
      A     PRA BENCANA TERJADI      
            1     Rapat Koordinasi bersama Dinas Sosial dan Satkorlak PBP Propinsi(terjadwal)      
            2     Penyusunan uraian, persyaratan dan pembagian tugas PBP untuk RAPI Wilayah dan Lokal.
            3     Membuat Buku Saku untuk petugas lapangan komunikasi pada pra, saat, dan pasca bencana      
            4     Menyusun rencana Peranan RAPI dalam Komunikasi Radio pada saat bencana, dan Pasca Bencana,
                   dalam koordinasi Satkorlak PBP.      
            5     Pemasangan Stasiun KRAP pada Kantor Dinas Sosial Propinsi, Satkorlak PBP Propinsi, Dinas Sosial 
                    Kabupaten/Kota, Satlak PBP Kabupaten/Kota, serta Instansi terkait sesuai petunjuk Gubernur/ Kepala
                    Dinas Sosial Propinsi; atas biaya APBN & APBD.      
            6     Penataan Jaring Komunikasi PBP Tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota sampai Tingkat Kecamatan      
            7     Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Pengurus dan Anggota RAPI Wilayah dan Lokal.      
            8     Pelatihan Operator Radio untuk Petugas Dinas Sosial Propinsi, Satkorlak PBP Propinsi, Dinas Sosial
                   Kabupaten/Kota, Satlak PBP Kabupaten/Kota, serta Instansi terkait.      
            9     Pelatihan secara berlanjut personil manajerial dan operasional di bidang Penanggulangan Bencana,
                   baik Pra, Saat, maupun Pasca Bencana.      
            10  Pelatihan personil komunikasi radio yang relevan dengan karakteristik bencana di masing-masing lokasi
                   atau daerah.      
            11  Pemasyarakatan Tatacara penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, baik melalui Folder,
                   Leaflet, maupun melalui Frekuensi Radio.      
            12  Uji coba kehandalan komunikasi radio dalam lingkup RUPUSKODAL.OPS Satkorlak dan Satlak PBP.      
            13  Melakukan Appel Frekuensi (Siskamling Udara) secara terjadwal dan berjenjang dari Tk. Lokal sampai
                   Tk. Nasional.      
            14  Mendukung upaya Departemen dan LPND terkait guna peningkatan peranan RAPI dalam PBP.      
            15  Informasi timbal-balik RAPI Dinas Sosial dan Sekretariat Satkorlak meliputi:      
                  a     daerah rawan bencana      
                  b     Kondisi kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bencana      
                  c     Ketersediaan & prasarana penanggulangan bencana
            16  Informasi yang diperlukan RAPI dari Dinas Sosial:      
                  a     Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin,
                         paca, lansia, balita, dll)      
                  b     Ketersediaan, lokasi, dan akses buffer stock, termasuk yang berwenang mengeluarkan.      
                  c     Peta daerah rawan bencana (rawan sosial, rawan bencana, dll.)      
                  d     Peringatan, tanda-tanda bahaya (rambu-rambu)      
            17 Informasi yang diperlukan RAPI dari Sekretariat Satkorlak:      
                  a     Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin,
                         paca, lansia, balita, dll)      
                  b     Peta daerah rawan bencana      
                  c     Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana      
                  d     Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu)      
                            
      B     PADA SAAT TERJADI BENCANA      
            1     Mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat anggota.      
            2     Berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati, Walikota, Camat.      
            3     Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Propinsi, Satkorlak PBP Propinsi, Dinas Sosial
                    Kabupaten/Kota, Satlak PBP Kabupaten/Kota, serta Instansi terkait untuk Pemantapan Stasiun dan
                    Personil Tugas. 
            4     Menyusun rencana operasi Peranan RAPI dalam Komunikasi Radio pada saat bencana, dalam
                    koordinasi Satkorlak PBP.      
            5     Pemasangan Stasiun Emergency pada Lokasi Bencana.      
            6     Melaksanakan peranan masing-masing anggota (tiga Tungku) sesuai dengan uraian dan pembagian
                    tugas dalam koordinasi Satkorlak PBP / RUPUSKODAL OPS Satkorlak PBP      
            7     Penyelenggaraan Terima-Kirim Berita dari Lokasi Bencana ke Posko (Kecamatan – Kabupaten/Kota –
                   Propinsi ) dan sebaliknya.
            8     Isi Berita dan Penanggung jawab Berita, harus jelas. Karena itu perlu ditegaskan Siapa Penanggung
                   Jawab Berita; Jenis Informasi yang dapat di komunikasikan via Radio KRAP dan Berita yang harus
                   disampaikan via Telepon; dsb.      
            9     Melakukan Appel Frekuensi (Siskamling Udara) secara terjadwal dan ber jenjang dari Tk. Lokal sampai
                   Tk. Nasional.      
            10  Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Logistik.      
            11  Informasi Keluar – Masuk (timbal balik ) RAPI ke Dinas Sosial dan Sekretariat Satkorlak:      
                  a     Jenis Bencana      
                  b     Tempat kejadian bencana (Lokasi & Koordinat)      
                  c     Waktu kejadian bencana      
                  d     Perkiraan jumlah korban & kategorinya      
                  e     Kerugian harta benda      
                  f     Kerusakan lingkungan      
                  g     Cakupan bencana      
                  h     Upaya penanggulangan yang telah dilakukan      
                  i     Jenis bantuan yang masih dibutuhkan      
            12 Informasi yang diperlukan RAPI dari Dinas Sosial:      
                  a     Jenis, Jumlah dan distribusi bantuan yang tersedia termasuk sarana dan prasarana      
                  b     Pendukung bantuan sosial korban bencana alam lain nya      
            13 Informasi yang diperlukan RAPI dari Sekretariat Satkorlak:      
                  a     Informasi kepada masyarakat tentang kebutuhan penanggulangan bencana      
                  b     Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan    
 
      C     SETELAH BENCANA TERJADI      
            1   Penyelenggaraan Terima-Kirim Berita dari Lokasi Bencana ke Posko (Kecamatan – Kabupaten/Kota –
                 Propinsi) dan sebaliknya.      
            2   Informasi tentang Lokasi Rawan, Kritis; dan jenis-jenis kebutuhan mendesak: Rawan pangan, kebutuhan
                  obat-obatan, Rawan sosial, dll      
            3   Melakukan Appel Frekuensi (Siskamling Udara) secara terjadwal dan berjenjang dari Tk. Lokal sd.Tk.
                  Nasional.      
            4    Langkah mengatasi Bencana dan Pengungsi.      
            5    Berita dan Informasi lain, atas permintaan Ka.Satkorlak dan atau Ka.Satlak PBP ybs.      
            6    Memberikan informasi kepada masyarakat dan kepada aparat instansi terkait mengenai kebutuhan nyata
                   pasca bencana sesuai kondisi aktual di lapangan.      
            7    Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Logistik.      
            8    Informasi Keluar – Masuk (timbal-balik) RAPI ke Dinas Sosial dan Sekretariat Satkorlak:      
                  a     Jenis bencana      
                  b     Tempat kejadian bencana (Lokasi & Koordinat)      
                  c     Waktu kejadian bencana      
                  d     Perkiraan jumlah korban & kategorinya      
                  e     Upaya penanggulangan yang telah dilakukan      
                  f     Jenis bantuan yang masih dibutuhkan      
                  g     Kebutuhan mitigasi, rehabilitasi, perawatan, dll.      
            9    Informasi yang diperlukan RAPI dari Dinas Sosial:      
                  Ketersediaan Buffer Stock dan jenis bantuan lanjutan serta pada waktu pasca bencana untuk memenuhi
                  kebutuhan fisik, mental, sosial, ekonomi      
            10  Informasi yang diperlukan RAPI dari Sekretariat Satkorlak:      
                  Kebutuhan dan rencana Restorasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka mempercepat
                  normalisasi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat.      
                         
II     PENATAAN JARING KOMUNIKASI      
      Dalam rangka mewujudkan kerjasama Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi antara RAPI – Dinas Sosial –
      Satkorlak PBP dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, diperlukan mekanisme sebagai
      berikut:      
      1   Sentral Komunikasi      
            Sentral Komunikasi berada pada RUPUSKODALOPS SATKORLAK PBP, Satlak PBP dan Unit Operasi (Tk.
             Kecamatan/Kelurahan/ Desa).      
      2    Prasarana dan Sarana Senkom      
            Prasarana dan Sarana Jaringan yang dibutuhkan disesuaikan dengan perkembangan teknologi,   
            terstandardisasi, sesuai dengan kondisi obyektif daerah setempat
      3    Keanggotaan Senkom      
            Keanggotaan Jaringan terdiri dari Petugas RAPI, Dinas Sosial/ Kesos, dan Sekretariat Satkorlak PBP yang
            ditugaskan oleh masing-masing unsur.      
      4    Kegiatan Operasional Senkom ( SOP … )      
            RAPI, Dinas Sosial/Kesos dan Sekretariat Satkorlak PBP secara bersama-sama menyususn Prosedur Tetap  
            tentang Kegiatan Operasional Jaringan      
      5    Penanggung jawab Operasional Senkom      
            Penanggung jawab terhadap jaringan operasional khususnya komunikasi radio adalah RAPI      
      6    Personil Tetap Operasional Senkom      
            Petugas/Personil Tetap operasional Senkom ditunjuk/terdiri unsur RAPI, Dinas Sosial dan Sekretariat
            Satkorlak.      
      7    Pembiayaan      
Semua pembiayaan untuk dan pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana jaringan informasi komunikasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial RI, APBD Propinsi, Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya.      
                   
III    STASIUN TUGAS dan NAMA PANGGILAN OPERASIONAL RAPI TINGKAT PUSAT
     
1     JZ 09 ZZZ      :     Stasiun Operasional Pengurus RAPI Pusat      
2     JZ 09 ZZA      :     Stasiun Operasional Kegiatan RAPI Pusat      
3     JZ 09 ZZO     :     Stasiun Operasional Badan SAR Nasional      
4     JZ 09 ZZB      :     Stasiun Operasional BAKORNAS-PBP      
5     JZ 09 ZZS      :     Stasiun Operasional Dep. Sosial RI      
6     JZ 09 ZZK      :     Stasiun Operasional Dep. Kesehatan RI      
7     JZ 09 ZZH      :     Stasiun Operasional Dep. Perhubungan RI      
8     JZ 09 ZZP      :     Stasiun Operasional Mabes Polri      
9     JZ 09 ZZT      :     Stasiun Operasional Mabes TNI      
10   JZ 09 ZZL      :     Stasiun Operasional Meneg Lingkungan Hidup      
11   JZ 09 ZZG     :     Stasiun Operasional Kwarnas Pramuka      
12   JZ 09 ZZM     :     Stasiun Operasional PMI Pusat      
13   JZ 09 ZZI       :     Stasiun Operasional Meneg Infokom      
14   JZ 09 ZZU     :     Stasiun Bergerak Ambulance      
15   JZ 09 ZMZ     :     Stasiun Bergerak RAPI Pusat      
       
TINGKAT DAERAH      
       
1     JZ … ZZD     :     Stasiun Operasional Pengurus RAPI Daerah
2     JZ … ZDA     :     Stasiun Operasional Komando RAPI Daerah
3     JZ … ZDP     :     Stasiun Operasional Polda
4     JZ … ZDT     :     Stasiun Operasional Kodam
5     JZ … ZDS     :     Stasiun Operasional Dinas Sosial/Bintal/Kesos
6     JZ … ZDK     :     Stasiun Operasional Dinas Kesehatan
7     JZ … ZDH     :     Stasiun Operasional Dinas Perhubungan
8     JZ … ZDQ     :     Stasiun Operasional Gubernur
9     JZ … ZDM     :     Stasiun Operasional PMI Daerah
10   JZ … ZDU     :     Stasiun Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
11   JZ … ZDB     :     Stasiun Operasional Satkorlak-PBP
12   JZ … ZDL      :     Stasiun Operasional Dinas Lingkungan Hidup
13   JZ … ZZI       :     Stasiun Operasional Dinas Infokom
14    JZ … ZDG    :     Stasiun Operasional Kwarda Pramuka
15    JZ … ZDO    :     Stasiun Operasional Badan/Tim SAR Daerah
16    JZ … ZMD    :     Stasiun Bergerak RAPI Daerah
 
TINGKAT WILAYAH
 
1     JZ … ZWA sd ZWZ dan JZ … ZXA  sd ZXZ    :     Stasiun Operasional Sekretariat RAPI Wilayah
2     JZ … ZLA  sd ZLZ  dan JZ … ZNA  sd ZNZ     :     Stasiun Operasional Sekretariat RAPI Kecamatan/Lokal
3     JZ … ZQA  sd ZQZ                                                :     Stasiun Operasional Bupati/ Walikota/Camat
4     JZ … ZPA   s/d ZPZ                                               :     Stasiun Operasional Polres/Polsek
5     JZ … ZTA  s/d  ZTZ                                               :     Stasiun Operasional Kodim/Koramil
6     JZ … ZWS                                                               :     Stasiun Operasional Dinas Sosial/Kesos
7     JZ … ZWK                                                               :     Stasiun Operasional Dinas Kesehatan
8     JZ … ZWH                                                               :     Stasiun Operasional Dinas Perhubungan
9     JZ … ZWM                                                               :     Stasiun Operasional PMI Kab/Kota
10   JZ … ZWU                                                               :     Stasiun Operasional RSU Daerah
11   JZ … ZWB                                                                :     Stasiun Operasional Satkorlak-PBP
12   JZ … ZGA  s/d ZGZ                                                :     Stasiun Operasional Kwartir Pramuka
15   JZ … ZWO                                                                :     Stasiun Operasional Tim SAR Kab./Kota
16   JZ … ZMW                                                                :     Stasiun Bergerak RAPI Wilayah
 
STASIUN BERGERAK / MOBILE
 
17     JZ 09 ZMZ     :     Stasiun Bergerak RAPI Pusat
18     JZ … ZMD     :     Stasiun Bergerak RAPI Daerah
19     JZ … ZMW    :     Stasiun Bergerak RAPI Wilayah
20     JZ … ZML     :     Stasiun Bergerak RAPI Lokal
Ket :       Nama Panggilan Terdiri dari :
1     JZ adalah Prefix Nama Panggilan KRAP untuk Indonesia.
2     … adalah  Kode Daerah.
3     AAA – ZZZ adalah Suffix Nama Panggilan KRAP
4     Nama Panggilan untuk Stasiun Bergerak / Mobile dapat diikuti dengan No.Urut.
                   
IV     FREKUENSI KERJA
                   
a     Frekuensi Kerja untuk Jaring Komunikasi Penanggulangan Bencana terdiri dari :
            1     High Frequency              :     11.415 MHz Emergency dan Organisasi
            2     High Frequency              :     27.405 dan 27.395 MHz
            3     Very High Frequency     :     142.050 – 143.525 MHz
            4     Pancar Ulang                   :     142.000 dan 142.025 MHz
            5     Pancar Ulang                   :     Frekuensi tertentu yang akan ditetapkan Pengurus RAPI Pusat atas Usul
                    Ketua RAPI  Daerah.
b     Frekuensi tersebut digunakan secara bersama dan tidak dilindungi dari gangguan elektromagnetik.
c     Bila terjadi Bencana, Pengurus RAPI Daerah akan menetapkan alokasi frekuensi yang secara khusus
       digunakan untuk komunikasi Emergency.
d     Stasiun tingkat Pusat, tingkat Daerah dan tingkat Kabupaten/Kota, harus dilengkapi Izin KRAP sesuai ketentuan
        yang berlaku.
e     Call Sign Stasiun Poskom pada Lokasi Bencana, merupakan stasiun Emergency dan Non-permanent, diatur
        oleh Pengurus RAPI Daerah bersama Pengurus Wilayah ybs.
             

 
BAB IV
SISTEM ADMINISTRASI
1   Sistem Administrasi mengikuti kebutuhan yang akan dibakukan antara Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
      dengan Departemen Sosial (DepSos).
      ProtapKom PBP.
2   Tugas dan Tanggung Jawab :
      a     Penanggung Jawab SenKom bertugas :
            1)     Memimpin kegiatan yang dilakukan.
            2)     Mempersiapkan Personil sebagai Sat-Kom.
            3)     Membuat Kebijaksanaan dalam menunjang kelancaran Petugas Sat-Kom.
            4)     Menyusun rencana dukungan Komunikasi PBP.
            5)     Membentuk Senkom PBP untuk mengkoordinasi penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita
                     dengan cepat, tepat dan aman.
            6)     Melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas semua penyelenggaraan komunikasi PBP.
            7)     Menyelenggarakan administrasi dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi PBP.
            8)     Memimpin, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Komunikasi PBP pada masing-masing tingkat /
                     jenjang.
      b    Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah :
            1)     Tata Usaha dan Logistik
                     a)     Melaksanakan kegiatan urusan dalam, guna menjamin kelancaran tugas Sat-Kom PBP.      
                     b)     Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dari dan untuk Sat-Kom PBP.      
                     c)     Merencanakan kebutuhan personil Sen-Kom PBP, mengajukan dan mengurus Kepada
                             Departemen Sosial dan atau Instansi yang bersangkutan.      
                     d)     Menyiapkan konsep Surat pengangkatan dan pemberhentian anggota Sen-Kom PBP.      
                     e)     Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan kantor, alat tulis untuk keperluan Sen-Kom
                              PBP.      
                      f)     Melaksanakan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Ketua Sen-Kom PBP.      
                     g)     Menyusun jadwal tugas pada Senkom PBP.      
            2)     Tugas dan Fungsi Bendahara,      
                      a)     Membuat perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan
                              Sen-Kom PBP.      
                      b)     Membuat rencana pembiayaan atas petunjuk Ketua Sen-Kom PBP.      
                      c)     Membuat laporan penggunaan biaya Sen-Kom PBP.      
       
BAB  V      
LAIN – LAIN      
  1. Petugas Sat.Kom PBP dalam menjalankan tugas perlu mendapatkan perlindungan berupa jaminan keselamatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.      
  2. Segala dukungan administrasi dan logistik dibebankan kepada anggaran Dep.Sosial.      
       
BAB  VI      
PENUTUP      
       
Bantuan Komunikasi merupakan sarana perwujudan partisipasi, karya nyata dan semangat pengabdian anggota terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami musibah. Oleh karena itu, Pengurus RAPI pada setiap jenjang diharapkan dapat membina, memotivasi dan meningkatkan keterampilan anggota dalam menangani Bantuan Komunikasi Emergency.      
Perwujudan kebersamaan dan keseragaman dalam berkomunikasi perlu dipahami bersama Prosedure Tetap Komunikasi PBP ini dari jenjang Pusat sampai ke Lokal.      
Hal-hal yang belum diatur didalamnyua, agar disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing.      
             
Jakarta, 18 Februari 2004      
Pengurus Pusat      
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA      
Ketua,      
             
H. Dharma Udaya Nasution      
JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007

Galeri Foto
Statistik
  • IP Anda : 54.82.56.95
  • Browser Anda : CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)